Prinsip Pembangunan Semesta Berencana Ala Bung Karno

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, yang berlangsung tanggal 10-12 Januari 2015, di Jakarta, kembali menggelorakan pemikiran besar Bung Karno.

Kali ini, PDIP menghidupkan kembali gagasan Bung Karno mengenai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Konsep besar ini dirumuskan oleh Bung Karno di tahun 1959 dan mulai dijalankan antara 1961-1968.

Keinginan PDIP menghidupkan PNSB langsung berterima luas. Banyak pihak yang meresponnya secara positif, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo.

Memang, sejak beberapa tahun terakhir, ada keresahan tentang hilangnya arah kebijakan pembangunan nasional. Dan karena itu, ada banyak pihak yang mengusulkan agar Indonesia perlu mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti jaman Orde Baru.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeritik model pembangunan nasional saat ini. Menurut dia, konsep pembangunan sekarang menyerupai goyang poco-poco.

“Saya sering berseloroh, inilah produk pemilihan langsung, pemimpin visi misi lima tahunan. Lama-lama saya berpikir, Indonesia ini suka berdansa, maju satu langkah, mundur sepuluh langkah. Seperti poco-poco,” ujar Megawati saat membuka Rakernas PDIP, Minggu (10/1/2015).

Konsep PNSB ini memang menarik. Kendati, ketika Bung Karno masih hidup, konsep PNSB sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keburu dihentikan oleh kontra-revolusi di tahun 1965. Bung Karno digulingkan melalui kudeta merangkap sayap kanan yang dikomandoi oleh Soeharto.

PNSB ini mulai digagas tahun 1959. Hanya beberapa saat setelah menyampaikan pidato rutin tiap perayaan HUT Kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1959. Pidato yang diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita itu adalah pidato evaluasi-korektif.

Pidato tahun 1959 itu, seperti juga pidato dua-tiga tahun sebelumnya, mempersoalkan revolusi Indonesia yang mulai kehilangan arah. Penyebab terbesarnya adalah penyakit liberalisme yang menyelinap masuk ke dalam berbagai kehidupan berbangsa; dari politik, ekonomi, hingga sosial-budaya.

Seperti kita ketahui, antara 1950-1959, Indonesia yang masih belia mengadopsi model demokrasi liberal. Politik sangat gaduh, tetapi sedikit sekali menyentuh persoalan rakyat. Pemerintahan tidak stabil karena jatuh-bangunnya pemerintahan. Di samping itu, para aktor politik dijangkiti penyakit mementingkan kepentingan partai/golongan di atas kepentingan umum.

Dalam ekonomi, liberalisme membuat tugas mutlak revolusi nasional di lapangan ekonomi, yakni mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional, berjalan lambat. Penyebabnya, ada sebagian tokoh yang menentang agenda nasionalisasi perusahaan Belanda. Juga ada upaya sejumlah tokoh politik memanggil kembali modal asing.

Nah, saya kira, itulah sedikit situasi yang melatarbelakangi kenapa Bung Karno menghidupkan gagasan “terpimpin” dalam segala hal. Ada demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Termasuk juga konsep PNSB ini.

Baiklah, kita bahas beberapa prinsip dasar dari PNSB ini.

Pertama, PNSB punya arah dan tujuan yang jelas. Cita-cita PNSB adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur alias Sosialisme Indonesia. Untuk itu, PNSB berpijak pada dua tugas pokok revolusi nasional di lapangan ekonomi, yaitu: satu, mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan eksploitasi asing lainnya; dan kedua, mengubah ekonomi nasional menjadi ekonomi pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar mewujudkan sosialisme Indonesia. Karena itu, PNSB jelas anti-imperialis dan anti-neokolonialisme.

Kedua, dalam urusan ekonomi, PNSB mengadopsi model ekonomi terpimpin atau ekonomi terencana. Konsep ekonomi terpimpin ini cukup dominan di tahun-tahun pasca kemerdekaan hingga 1960-an. Hampir semua pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, mengusung konsep ekonomi terpimpin ini.

Ekonomi terpimpin adalah antitesa dari ekonomi liberal yang berpanglimakan laissez faire. Jika ekonomi liberal menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, maka ekonomi terpimpin justru melihat negara sebagai alat yang efektif untuk mengorganisir ekonomi guna melayani kebutuhan rakyat.

Ketiga, PNSB bersifat “overall planning”, atau segala hal/bidang harus terencana. Makanya disebut pembangunan semesta. Seperti dikatakan Bung Karno sendiri, “Depernas mengadakan overall planning, planning semesta, planning jang meliputi semua bidang, planning jang mengenai ja politik, ja ekonomi, ja kulturil, ja mental, planning diatas segala bidang.”

Jadi, berbeda dengan GBHN ala Orba yang hanya mengedepankan pembangunan fisik belaka, PNSB menggelorakan pembangunan fisik dan mental. PNSB berbicara perombakan cara berpikir, cara kerja/berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional.

Keempat, PNSB memegang teguh semangat berdikari. Karena tugasnya untuk membebaskan ekonomi nasional dari eksploitasi imperialis, maka PNSB menekankan aspek ekonomi berdikari sebagai prinsip dasarnya. Termasuk dalam urusan modal/pembiayaan, tenaga terampil, dan sebagainya.

Di dokumen Depernas disebut, modal pembangunan harus digali dari potensi nasional; pemerintah, swasta nasional, dan rakyat. Modal asing tidak ditolak, asalkan tunduk dan patuh pada politik pembangunan nasional.

Jaman itu, untuk mengefektifkan permodalan, seluruh Bank disentralisasi. Seluruh Bank dikuasai negara. PNSB tidak mengenal independensi Bank Sentral—seperti lazim dipraktekkan di bawah rezim neoliberal saat ini. Politik perkreditan harus melayani kebutuhan pembangunan nasional.

Kelima, mendorong partisipasi rakyat sebagai tenaga pokok pembangunan. Dalam dokumen Depernas antara lain dikatakan, “pembangunan semesta dan berentjana baru terdjamin akan
terhasil baik, apabila pembangunan itu tidak sadja mempunjai
tudjuan untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur, tetapi djuga harus didukung oleh Rakjat sendiri jang diikut-sertakan dalam menjusun, mengesahkan, menilai, mengawasi dan melaksa­nakan pembangunan itu.”

Jadi, dalam konsep PNSB, pembangunan nasional dikerjakan secara gotong-royong. Melibatkan seluruh kekuatan nasional: rakyat, pemerintah, dan swasta.