Politik Biadab Versus Politik Beradab di Kontestasi Pilkada

Karenanya menjalankan praktek politik beradab diperlukan moralitas dan integritas yang tinggi.

KONTESTASI 171 Pilkada 2018 saat ini tengah berlangsung. Di tengah keriuhan pesta demokrasi ada saja upaya oknum yang berusaha menciderai pesta tersebut dengan cara-cara yang biadab, kotor dan tidak santun. Suku, ras dan agama dijadikan bahan untuk saling memaki dan mencaci di ranah publik. Orang-orang yang dulunya dianggap cerdas bisa berubah menjadi sangat beringas, hanya demi untuk mendapatkan kekuasaan yang melenakan. Motifnya bisa beragam, mulai dari melanggengkan kekuasaan, politik dinasti, balas dendam karena sakit hati sampai kelompok kepentingan untuk mencari keuntungan.

Dominasi politik biadab tersebut membuat kotor ruang publik. Tidak ada lagi kesantunan dalam berpolitik melainkan berganti rupa menjadi caci-maki, fitnah keji, hingga merebaknya berbagai berita bohong, hoax yang kian merobohkan nalar kritis di dalam demokrasi. Agama yang harusnya diletakan pada posisi paling agung mendadak digunakan untuk kepentingan politik yang tidak jujur dan justru menciptakan petaka berkepanjangan.

Filsuf Jerman Jurgen Habermas dalam bukunya yang berjudul Theorie des kommunikativen Handelns: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft menguraikan pandangannya dengan jelas. Jurgan menyebut bahwa saat ini dunia kehidupan manusia (Lebenswelt) sedang mengalami penjajahan akibat sistem yang sudah dibuat dibuat. Dunia kehidupan manusia adalah tempat untuk pembentukan identitas dan jati diri manusia. Sedangkan sistem merupakan bagian yang menjalankan fungsi-fungsi praktis kehidupan bersama.

Namun yang terjadi saat ini adalah para politisi biadab itu menjadikan agama sebagai sistem untuk menjajah dunia kehidupan (Kolonisierung der Lebenswelt). Karenanya agama sudah berubah menjadi organisasi politik yang tidak lagi meneduhkan dan menyemai kedamaian serta kebijaksanaan, melainkan menjadi alat propaganda untuk menyebarkan kebohongan, kebencian dan perpecahan.

Selain agama, ada lagi isu yang tidak kalah pentingnya yang juga ikut merangsek ke ruang publik, yaitu isu ekonomi. Habermas dalam bukunya Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft menguraikan bagaimana kehidupan manusia yang sudah dijajah dengan kepentingan ekonomi dapat mempengaruhi akal budi untuk mencapai kepentingan ekonomi jangka pendek semata.

Praktek-praktek tersebut yang akhirnya dimainkan di beberapa gelaran pilkada di daerah. Akibatnya publik pun terbelah. Nalar tak lagi kritis. Praktek politik semacam itu pada akhirnya hanyalah akan melahirkan pemimpin yang bermutu rendah dan merugikan rakyat banyak. Kondisi ini pula yang terjadi Amerika dengan kemenangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Pemilu Amerika tahun 2016. Sebagai seorang pengusaha yang kaya raya, Trum berhasil memainkan narasi kejayaan Amerika dengan menggabungkan isu Muslim, Arab dan Timur Tengah serta kalangan Amerika Latin sebagai kambing hitam untuk menyatukan kaum kulit putih AS dalam permainan retorika politik semu yang diciptakannya tersebut.

Trump pun berhasil memainkan isu hoax dan memanfaatkan koalisi besar pengusung kebencian dari kelompok anti-Muslim seperti Stop Islamization of America (SIOA), kaum neofasis yang mengusung nasionalisme kulit putih seperti Alt-Right, dan kelompok populisme sayap kanan Tea Party untuk melawan Hillary Clinton yang menjadi lambang kemapanan sehingga menuai simpati dukungan yang besar. Hasilnya, ia sukses terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat namun di satu sisi modal sosial Amerika Serikat hancur dan beragam kelompok minoritas hidup di bawah ancaman. Itulah praktek politik biadab yang dimainkan oleh Trump.

Sekarang bandingkan dengan John Mc Cain yang dengan cantik memainkan politik beradab. Di saat sibuk melakukan kampanye politik melawan Barrack Obama dengan jargon Change and Hope, Mc Cain dengan elegan mengentikan kampanye bernuansa kebencian. Dia bahkan dengan berani menegur konstituennya untuk menghentikan praktek kebencian terhadap Obama yang selalu distigmakan sebagai orang Arab. Kala itu Obama selalu dicitrakan negatif sebagai orang Arab yang Islam dan mendukung terorisme. Persepsi itu sengaja diciptakan oleh kelompok ultra kanan di AS untuk mendefinisikan kalangan Arab dan Islam.

Maka saat seorang ibu tua berkulit putih menuding Obama adalah Arab dan teroris, seketika itu pula Mc Cain langsung menegur ibu tersebut. Dia bahkan dengan lantang menyebut bahwa Obama adalah dia adalah warga negara Amerika Serikat yang baik meski memiliki perbedaan konsepsi dengan Mc Cain. “Dan itulah mengapa kami berkompetisi dalam pilpres kali ini.”

Publik Amerika pun dibuat terperangah atas sikap Mc Cain tersebut. Berbagai spekulasi politik pun berkembang. Jangan-jangan itu hanya bagian dari strategi Mc Cain untuk mengambil hati para pemilih moderat AS yang menolak stigmatisasi ras dan agama. Demikian pula tidak tertutup kemungkinan bahwa pilihan itu diambil untuk menjaga keadaban politik AS dari ancaman semakin meruncingnya benturan antar-identitas.

Namun apapun motifnya tersebut, cara Mc Cain menegur langsung konstituennya itu patut ditiru. Sebab Mc Cain beruaha untuk tidak terjebak pada arus benturan politik kebencian berbalut sentimen ras maupun agama. Di saat itulah, McCain telah menyelamatkan negerinya dari pendalaman sentimen rasisme maupun kebencian terhadap kaum imigran sebagai buah dari langkah politik yang ia jalankan.

Praktek politik beradab juga pernah dipraktekan oleh Nelson Mandela. Meski sudah dipencara selama 27 tahun, dari 1962-1990 yakni 2 tahun (1962-1964) dipenjara di Johannesburg dan Pretoria, 18 tahun (1964-1982) diisolasi di Penjara Pulau Robben, 6 tahun di Penjara Pollsmoor di Cape Town, dan 2 tahun (1988-1990) di Penjara Victor Verster di Paarl sampai pembebasannya, Mandela sama sekali tidak menyimpan dendam. Mandela tidak terandera dalam politik rasial yang saat itu sangat kencang berhembus. Sebaliknya Mandela telah menjadi pemimpin sejati yang menyatukan kulit putih dan kulit hitam dalam satu semangat nasionalisme Afrika.

Mandela berprinsip menjadi pemenang bukanlah meniadakan mereka yang kalah. Tidak akan ada pemenang tanpa ada pihak yang kalah. Apalagi, dalam pertarungan politik, kemenangan semestinya milik semua orang. Bukan representasi satu kelompok. Kemenangan adalah pesta bersama. Sebab, ia harus memihak semua pihak. Pepatah Jawa menyebut menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan).

Prinsipnya, berpeganglah pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Itulah yang mesti dilakoni pemimpin. ”Saya adalah master dari nasib saya, saya adalah kapten dari jiwa saya,” kata Mandela yang sering mengutip penggalan puisi Invictus (tak terkalahkan) karya penyair Inggris William Ernest Henley (1849-1903) yang selalu dibacanya di Penjara Pulau Robben.

Cara-cara politik beradab inilah yang terus digaungkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap semua kader partainya yang sedang berlaga di Pilkada 2018. Megawati selalu dengan tegas menyampaikan agar mengedepankan etika politik yang beradab, bermusyawarah, tidak menyebarkan kebencian di semua daerah. Politik bukanlah soal menang-menangan melainkan bagaimana bisa bertanding secara fair dan beradab. Apalagi dalam kontestasi Pilkada sudah ada wasit yang akan mengawasi jalannya pertandingan. Wasit tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu.

Karenanya menjalankan praktek politik beradab diperlukan moralitas dan integritas yang tinggi. Tidak memanfaatkan setiak kesempatan untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, tidak menjadi oportunisme politik hanya untuk kepentingan sesaat dan tidak terjebak dalam praktek tawar-menawar politik menjadi tawar menawar dagang dengan memakai uang sebagai sarananya, yang kemudian dikenal dengan istilah money politics atau politik dagang sapi.

Jadi, terlihat jelas, integritas seorang politisi merupakan syarat penting untuk membangun politik yang beradab. Tanpa itu, masa depan politik negeri ini bisa dipastikan masih akan suram.

 

SUMBER