Paripurna DPRD Diganggu Mati Lampu

BALIKPAPAN- Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan dengan agenda penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi atas lima Raperda usulan Pemkot Balikpapan diwarnai padamnya aliran listrik, sehingga rapat paripurna dilaksanakan dalam suasana gelap gulita.
Selain itu padamnya pendingin ruangan (AC) juga membuat sejumlah undangan kegerahan sehingga pintu gedung paripuran terpaksa harus dibuka lebar agar ada sirkulasi udara.
Rapat Paripurna  DPRD penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi atas lima Raperda yakni Raperda pembangunan gedung, penataan  dan pembinaan pasar  rakyat  pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemakaman, penyelenggaraan perizinan bidang kesehatan  dan rencana induk  pembangunan ke pariwisataan  ini dihadiri 37 anggota   dari 45 anggota DPRD kota Balikpapan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Thohari Azis menggantikan Ketua DPRD yang berhalangan hadir. Sedangkan dari pihak eksekutif, hadir Wakil Walikota Heru Bambang.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi ini seluruh fraksi di DPRD Balikpapan menyatakan perlunya lima Raperda yang diajukan pemkot Balikpapan untuk dijadikan Perda. namun demikian lima Perda tersebut juga banyak mendapatkan catatan. “Misalnya untuk Raperda pembangunan gedung, DPRD meminta agar pembangunan gedung dilakukan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal disamping juga memperhatikan lokasi parkir dan perizinannya. kemudian untuk pemakaman tentang penyiapan lokasi makam yang diwajibkan kepada pengembang,” sebut jubir dari Fraksi DPI Perjuangan, Riri Saswita, Rabu (13/4).
Wakil Ketua DPRD Tohari Azis mengatakan  DPRD mengharapan lima Raperda ini segera disahkan menjadi Perda sehingga manfaatkanya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mengenai Perda bangunan gedung, kata Thohari sebagai landasan daerah dalam menegakan aturan dan penataan dan pengendalian bangunan. Disitu ada kepastian hukum termasuk mengenai perizinannya. “Soal Perda bangunan gedung itu sebelum 2017 sudah harus selesai kalau belum selesai kita akan kehilangan bantuan keuangan dari pusat mengenai penataan bangunan gedung,”tandasnya.
Soal listrik yang sempat padam, Thohari  mengaku agak kecewa dengan padamnya aliran listrik. Dia meminta PLN segera mengoperasikan pembangkit listrik di Kariangau sehingga krisis listrik di Balikpapan dapat segera teratasi. “Ini jadi keprihatinan kita. Kita berharap PLN tolong pembangkit di Kariangau 2×110 Megawatt dipercepat  karena bukan hanya menyangkut DPRD saja tapi juga ekonomi masyarakat  bisa bergerak dengan baik,” katanya. (din)

 

sumber : http://www.korankaltim.com