Paket Reformasi Hukum, Ini Petuah Begawan Hukum Bagir Manan untuk Jokowi

Menkum HAM Yasonna Laoly mengundang para begawan hukum di Indonesia untuk meminta masukan paket reformasi hukum. Dalam pertemuan itu, Prof Bagir Manan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo agar melihat permasalahan hukum diselesaikan lebih luas, tidak melulu masalah hukum yang terkait ekonomi.

 “Mohon diperhatikan, bukan masalah ekonomi saja tetapi juga keadilan dan kesejahteraan diperhatikan,” kata Bagir.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion ‘Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011’ yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu (26/10/2018).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Prof Dr Barda Nawawi, Prof Sunaryati Hartono, Dr Harjono, Prof Hibnu Nugroho hingga Prof Herowati Poesoko.

Bagir yang juga Ketua Mahkamah Agung 2003-2009 itu menyatakan bahwa Jokowi tidak melulu fokus membenahi regulasi tetapi juga membenahi perbuatan pejabat negara dalam membuat diskresi atau tindakan/pemerintah. Sebab tindakan pemerintah banyak yang tidak harmonis dengan regulasi.

“Itu banyak sekali,” ucap guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu.

Bagir juga memberikan petuah kepada pemerintahan yaitu dalam memangkas regulasi harus dipertimbangkan baik-baik, yaitu apakah karena adanya disharmonisasi atau rendahnya kualitas regulasi. Oleh sebab itu, maka permasalahan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi tidak melulu masalah regulasi.

“Pernahkan kita berpikir, bukan semata-mata karena hukum, tetapi karena politik, birokrasi, budaya hukum,” ucap Bagir.

Bagir mencontohkan bahwa hukum yang baik di tangan orang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Hukum yang baik di tangan orang yang kurang baik, masih bisa ada harapan hasilnya baik. Tapi bila hukum yang baik tapi tidak dilakukan oleh orang yang tidak baik maka hasilnya tidak akan baik.

“Kita harus melihat dalam perspektif yang lebih besar,” ucap mantan Ketua Dewan Pers itu.

Yang terakhir, Bagir meminta pemerintah kembali mengefektifkan kerja sama pemerintah dengan kampus. Setiap permasalahan hukum tidak hanya diselesaikan birokrasi, tetapi diberdayakan kampus untuk memberikan masukan.

“Yang terakhir, kita harus memanfaatkan momentum ini ke momentum kembali ke hukum nasional,” pungkas Bagir.

Petuah itu disampaikan kepata Menteri Yasonna dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan tersebut berlangsung hingga larut malam dan hingga saat ini masih berlangsung. Rencananya FGD itu akan dilaksanakan hingga lusa dengan menghasilkan rumusan usulan kepada Presiden Jokowi.