Mendagri: UU Pemilu Rampung Akhir Tahun ini

Koran Sulindo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan UU Pemilu ditargetkan rampung tahun ini. Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas beberapa pasal yang dianggap masih krusial diantaranya pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak, penguatan fungsi dan kewenangan DPD dan DPR yang selama ini dianggap masih saling tumpang tindih, persyaratan partai politik peserta pemilu, dan ambang batas parlemen.

“Kami targetkan selesai hingga akhir tahun ini,” kata Mendagri saat menjadi pembicara kunci dalam seminar ‘Pemilu Serentak 2019’, yang berlangsung di ruang seminar timur Fisipol UGM, Kamis (27/4).

Menurut Tjahjo, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 diharapkan dapat menjawab dua tujuan, yaitu memperkuat sistem presidensiil dan basis politik presiden terpilih akibat kombinasi rumit sistem proposional terbuka dengan sistem multipartai dan presiden/wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, lanjutnya,  dalam mempersiapkan suksesnya Pemilu Serentak 2019 ada 4 hal pokok yang harus disikapi pemerintah yaitu keikutsertaan masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus dijamin secara demokratis oleh undang-undang, netralitas aparatur sipil negara, tidak ada politik uang, dan tidak ada tekanan serta ancaman.

Apabila keempat hal itu terwujud, menurut Tjahjo, dengan pemilu serentak ini pemerintah dapat  mewujudkan hubungan tata kelola pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan taat pada hukum. Proses reformasi birokrasi bidang politik juga bisa dipercepat.

“Komitmen kami dengan DPR di pansus ini sepakat ingin perkuat sistem pemerintahan yang  presidensiil multipartai untuk bangun sistem politik terpadu. Ini juga mengacu pada pembahasan undang-undang pemilu yang berangkat dari aspirasi masyarakat, elemen demokrasi, dan partai politik. Kami juga mengantisipasi munculnya calon tunggal dalam pilpres nanti,” ujar Tjahjo.

Dikatakan, tujuan pemilu serentak ini adalah penyelarasan antara program strategis nasional yang merupakan program seorang presiden terpilih dengan program gubernur, bupati dan walikota. Dengan demikian harus saling bersinergi, termasuk fungsi pengawasan, budget, dan legislasi yang harus dilaksanakan dengan baik oleh DPRD dan DPRD.

Anggaran Bengkak 200 Persen:

Saat ditanya wartawan soal anggaran pemilu serentak, Tjahjo menyatakan bila pemilihan umum serentak bukannya irit anggaran. Tetapi justru bisa membengkak hingga 200 persen. “Dengan segala mohon maaf, bayangan saya jadi Menteri pertama, pilkada serentak 2015 akan hemat. Tapi mohon maaf, ternyata lebih membengkak hampir 200 persen,” katanya.

Menurut Tjahjo, alasan Komisi Pemilihan Umum, harga pembelian logistik selama lima tahun pasti meningkat. Tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain

Misalnya, tutur Tjahjo, kalau dulu kendaraan operasional bisa pinjam pemerintah daerah, kini beli mobil. Dengan begitu efisiensinya tidak ada.

“Kita ingin bagaimana pemilihan umum serentak efisien, memang ukuran sukesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai dengan uang, biaya politik itu besar sekali,” kata Tjahjo.

E-Voting:

Pada kesempatan itu Mendagri menyampaikan keinginan untuk mulai e-voting pada 2024 nanti. Terkait pelaksanaan e-voting ini juga akan dimasukkan dalam RUU pemilu. Dijelaskan, tahun ini sudah dilakukan pendataan, dan tercatat sebanyak 178 juta penduduk sudah mempunyai e-ktp untuk mendukung realisasi e-voting. “Oleh sebab itu tahun 2018 data kependudukan harus sudah siap, dalam hal ini yang mempunyai hak pilih,” tuturnya lagi.

Ditambahkan, saat ini para pencari KTP elektronik yang masih mengantongi suket (surat keterangan) sebanyak 4,5 juta orang.  “Akhir Maret sudah masuk cetak, bertahap kami nyetak 7 juta keping. Kami akan melunasi yang 4,2 juta  yang sudah merekam tapi baru dapat suket,” ujar Tjahjo lagi.

Harus Berani Berkonfrontasi:

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga memberi kata sambutan mengatakan, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu serentak harus mampu menjadi pemimpin yang menjadi teladan di tengah masyarakat. Sebab, kepemimpinan bukan kontes popularitas. “Pemimpin jangan takut membuat orang jadi marah atau menanggung tanggungjawab yang lebih besar,”ujarnya.

Bahkan Sultan menegaskan pemimpin juga harus lebih berani berkonfrontasi dengan orang atau kelompok yang seharusnya dikonrontasi. ”Pemimpin itu tidak efektif karena tidak mau betkonfrotasi dengan orang yang seharusnya dikonfrontasi,” tegasnya lagi.

Sultan berpesan, hendaknya pemimpin jangan minta untuk selalu dihormati atau dihargai meski memiliki kuasa. “Kepemimpinan sejati adalah memberi pelayanan, abdi masyrakatakat, rela berkorban dari apa yang dikerjakan, memberikan yang terbaik dengan sepenuh jiwa dan raganya,” katanya. [YUK]

 

SUMBER